Wartajateng
Blora_ Sebanyak 152 dari 271 desa di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, telah mencairkan Dana Desa (DD) tahap II tahun anggaran 2026 dengan total nilai Rp27,75 miliar. Pencairan sisanya ditargetkan tuntas paling lambat akhir Juli 2026.
Kepala Bidang Penataan, Pengembangan, dan Pengelolaan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora, Amin Zainudin, mengatakan pencairan tahap II sudah berjalan sejak awal Juni 2026 dan masih terus bertambah.
“Pencairan dana desa tahap II ini berlangsung sejak awal Juni 2026, sehingga saat ini masih terus berjalan dan akan ada penambahan. Kami menargetkan seluruh desa sudah mencairkan dana desa tahap II maksimal akhir Juli 2026,” kata Amin di Blora, Minggu.
Untuk mengejar target, Dinas PMD terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan agar mendorong desa segera mengajukan pencairan.
Rincian Pencairan Tahap II
Amin merinci, batch pertama tahap II disalurkan kepada 95 desa melalui SP2D pada 11 Juni 2026 dengan nilai Rp17,54 miliar. Kemudian batch kedua pada 23 Juni 2026 cair untuk 57 desa senilai Rp10,21 miliar. Totalnya menjadi 152 desa dengan akumulasi Rp27,75 miliar.
“Setiap awal bulan kami menyampaikan proyeksi pencairan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Bulan ini sudah lebih dari 50 persen. Insya Allah pada Juli 2026 bisa salur seluruhnya atau 100 persen,” ujarnya.
Tahap Terakhir DD Reguler 2026
Ia menjelaskan, penyaluran Tahap II merupakan pencairan terakhir dana desa reguler tahun anggaran 2026. Dengan selesainya penyaluran ini, desa diharapkan bisa mengeksekusi seluruh program APBDes sesuai jadwal.
Skema penyaluran dibedakan berdasarkan status desa. Desa mandiri menerima 60% di tahap I dan 40% di tahap II. Sementara desa maju dan berkembang menerima 40% di tahap I, dan sisanya dicairkan seluruhnya di tahap II.
Sebelumnya, 271 desa di Blora telah menuntaskan pencairan DD tahap I reguler pada Mei 2026 sebesar Rp37,49 miliar. Total alokasi DD reguler 2026 untuk 271 desa di Blora mencapai Rp87,4 miliar.
Dukung Koperasi Desa Merah Putih
Terkait dana desa unallocated atau nonreguler untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Amin menyebut Kemenkemenkeu telah menerbitkan PMK RI Nomor 15/2026.
“Anggaran dukungan implementasi KDMP dialokasikan untuk pembayaran pembiayaan atas pembangunan fisik gerai, gudang, dan kelengkapan KDMP. Penyaluran dari RKUN ke rekening penampung di bank Himbara dilakukan setelah ada BAST gerai yang ditinjau APIP, selanjutnya aset menjadi milik desa dan wajib dicatat di APBDes,” jelas Amin.
Dengan percepatan pencairan ini, Pemkab Blora berharap seluruh program desa, termasuk infrastruktur dan penguatan ekonomi melalui KDKMP, bisa berjalan optimal di semester II 2026.
