Wartajateng,Blora_ Pemerintah Kabupaten Blora mengusulkan dana APBN sebesar Rp154 miliar untuk perbaikan 10 ruas jalan melalui Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun 2026. Usulan itu diajukan menyusul keterbatasan APBD akibat kebijakan efisiensi.
Namun, seluruh ruas jalan yang diusulkan belum bisa dipastikan akan dikerjakan. Nasibnya masih menunggu hasil verifikasi dari pemerintah pusat.
“Pembangunan infrastruktur jalan menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Banyak ruas jalan strategis bagi pertanian, perekonomian hingga pariwisata masih butuh penanganan, sementara kemampuan APBD belum mampu mengakomodasi,” tulis Pemkab dalam keterangannya.
10 Ruas Jalan Jadi Prioritas Buka Akses Ekonomi
Bupati Blora Arief Rohman menyebut pembangunan jalan tetap menjadi prioritas karena paling banyak disampaikan masyarakat.
“Usulan IJD ada 10 ruas. Ini ruas-ruas yang harapannya bisa membuka akses pangan, ekonomi dan pariwisata kita jadikan prioritas,” kata Arief
“Harapan kita IJD lanjut lagi,” ujarnya.
Usulan Terbesar di Jalan Doplang–Jati–Bangkleyan Rp37,8 Miliar
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blora Nidzamudin Al Huda merinci, usulan terbesar ada pada peningkatan Jalan Doplang–Jati–Bangkleyan, Kecamatan Jati. Dari total panjang 16,44 km, penanganan diusulkan sepanjang 8,408 km dengan anggaran Rp37,836 miliar.
Sembilan ruas lainnya yang diusulkan yakni:
- Jalan Banjarejo–Sambonganyar–Rowobungkul: Rp18,11 miliar
- Jalan Japah–Bradag: Rp17,3 miliar
- Jalan Seso–Soko: Rp16,69 miliar
- Jalan Ngawen–Semawur–Srigading: Rp16,285 miliar
- Jalan Sambong–Ledok: Rp14,187 miliar
- Jalan Jagong–Karanggeneng–Srigading: Rp11,5 miliar
- Jalan Medang–Jatirejo: Rp8,24 miliar
- Jalan Sambong–Ngroto: Rp7,95 miliar
- Jalan Ngroto–Giyanti–batas Kabupaten Bojonegoro: Rp5,85 miliar
Tunggu Keputusan Pusat
Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Blora Danang Adiamintara menegaskan, daftar tersebut baru sebatas usulan.
“Nantinya ini masih akan verifikasi pusat,” katanya.
Meski demikian, total nilai usulan menggambarkan tingginya kebutuhan infrastruktur jalan di Blora. Realisasi perbaikannya kini bergantung pada keputusan pemerintah pusat, apakah layak mendapat pendanaan APBN lewat Program IJD 2026 atau harus menunggu kesempatan berikutnya.
